header-int

HUKUM AGRARIA DALAM SUDUT PANDANG NEGARA INDONESIA

Kamis, 03 Jun 2021, 13:36:19 WIB - 132 View
Share
HUKUM AGRARIA DALAM SUDUT PANDANG NEGARA INDONESIA

Judul Buku : Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia

Penulis : Abdul Jabar, S.H,.MH

Persensi : Ach Khotib, Mahasiswa Semester 6 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember

Tebal halaman : 150

Penerbit : Pena Salsabila

Tahun terbit : 2020

 

Indonesia merupakan Negara kesejahteraan dalam lingkup tatanan sosial, hal ini akan menjadi perbincangan dengan adanya sistem peraturan pertanahan atau yang disebut agraria. Makna kemerdekaan yang sebenarnya terlihat dari kesejahteraan masyarakat yang diukur dari lingkup kehidupan sehari-sehari, sistem peraturan lebih rapi dan sistematis untuk keberlanjutan suatu Negara. Buku ini hadir untuk menjadi acuan dalam memahami hukum agraria di Indonesia dan relevan untuk di jadikan pedoman dalam dunia akademisi terutama mahasisiwa Fakultas Syariah dan Hukum. 

Buku yang berjudul Pengantar Hukum Agraria di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi tidak nampak atas ketidak sempurnaan itu, karena dilengkapi kepadatan makna di setiap pragrafnya. Selain Bahasa yang digunakan mudah dipahami, pembahasan hukum agrarian sangat rinci terperinci sekali sehingga relevan untuk dijadikan bahan diskusi dan refrensi. Penjelasan yang ada di buku tersebut diantaranya: perkembangan agraria nasional, penguasaan atas hak tanah, hak-hak atas tanah, landreform, pendaftaran atas hak tanah, pembatalan dan pecabutan hak atas tanah, penyelesaian sengketa agraria.

Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan sejarah hukum agraria, salah satunya di Indonesia yang mengalami perkembangan dari masa penjajahan Belanda, Hindia dan Jepang. Pada 24 september 1960, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 1960 sebagai aturan legalitas Negara. Setelah diberlakukan UUPA maka hak milik tanah tertulis sebagai hak milik Negara yang berlaku sebagaimana mestinya hukum di indonesia.

Dalam hak-hak atas tanah disebutkan bahwa jauh sebelum terbentuknya UUPA, sudah ada yang namanya mekanisme pendaftran hak tanah di Indonesia. Dengan digariskan plakat tanggal 18 Agustus 1620 oleh VOC sebagai penguasa pemerintah pada saat itu. Kemudian berkembang menjadi hak-hak yang diselenggrakan untuk menjamin dalam kepastian hukum. Sehingga dalam perkembangan tersebut mendapat dasar hukum dalam taatbland 1834 no 27 tentang Oversschrijvings ordoantie. Pada waktu itu dikenal dengan pendaftaran tanah yang tunduk kepada kitab undang-undang hukum perdata barat (KUHPper). Yang didalamnya mengatur hak-hak seperti Hak Eigendom, Erfpact dan Opstal, yang disebut tanah hak barat atau Eropa.

Penjelasan mengenai kemakmuran rakyat di indonesia dalam buku ini memberi pemahaman bahwa istilah landrefrom sangat bertolak belakang antara Negara komunis dengan Indonesia. Negara komunis mendefiniskan landrefrom dengan kepentingan kelompok semata-mata untuk kepentingan (partai), di Indonesia diartikan untuk kemakmuran rakyak baik secara individual manupun bersama dengan cara mengakui adanya hak milik perorangan.

Disisi lain, buku ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa agraria berdasarkan keputusan Kepala BPN RI No 34 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah. Konflik Pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat atau persepsi antara warga dan kelompok masyarakat, juga dapat diselesaikan dengan cara mufakat atau persetujuan antara dua belah pihak.

Penyelesaian sengketa tanah juga bisa di selesaikan melalui pengadilan yang merupakan bentuk penyelesaian dalam ruang lingkup hukum administrasi. Perbuatan yang melanggar hukum dang anti rugi diatur dalam pasal 1365 dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan itu, menggati kerugiannya tersebut”. Hal ini bisa dijadikan pegangan dalam pemberlakuan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan dengan cara mengikuti pola hukum yang berlaku di bangsa ini.

Dalam uraian penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dalam bahasa inggris Alternative Disputes Resolution (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara koorperatif (MPSSK). Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang atrbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, dapat dilakukan melalui dua model, pertama musyawarah ( negotiation) dimana dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain. Kedua, model konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik sosial yang lebih mengutamakan terwujudnya sebuah kesepakatan dengan membangun pola diskusi dan pengambilan keputusan dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Jadi, dalam penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan berbagai cara sampai menemukan titik terang yang dinginkan bersama oleh dua belah pihak.

Dengan demikian, penjelasan dalam buku Pengantar Hukum Agraria ini membantu para pembaca khususnya bagi mahsiswa untuk dijadikan referensi dalam pembuatan makalah atau skripsi. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan kalimat, sehingga menjadi kesulitan dalam memberikan pemahaman akan tetapi akan menjadi sarana untuk menggali wawasan yang lebih luas. Namun dari hal ini, menjadi sebuah evaluasi dari penulis unuk diperbaiki pada karya selanjutnya.

Begitu rincinya dalam penjelasan buku ini sehingga bagi mahasiswa dan civitas akademika akan lebih paham mengenai hukum agraria baik di Indonesia maupun di Eropa. Sebab sangat cocok sekali untuk dijadikan pedoman dalam bidang hukum agraria dengan berbagai pemahaman dan sudut pandang masalah pertanahan yang dijelaskan didalamnya. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan pemahaman yang luas serta bermanfaat bagi penulis dan membacanya.

 

Editor: Siti Junita

 

Unidha Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
Sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri terkemuka di wilayah tapalkuda, IAIN Jember terus berbenah untuk menjadi Universitas Islam Negeri pertama di wilayah tapalkuda. Berbagai sarana dan prasana pendidikan , Mahad dan Gedung Dosen yang megah telah telah di resmikan oleh Menteri Agama RI di awal tahun 2017
© 2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER Follow INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER : Facebook Twitter Linked Youtube