header-int

PROBLEMATIKA HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Kamis, 22 Jul 2021, 07:20:04 WIB - 112 View
Share
PROBLEMATIKA HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Judul Buku : MENGENAL HUKUM PERUSAHAAN

Penulis : Freddy Hidayat, S.H., M.H.

Peresensi : Siti Aisyah, Mahasiswa Semester Dua Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember 

Tebal halaman : 122 halaman

Penerbit : CV. Pena Persada

Tahun Terbit : 2020

 

Buku yang berjudul “Mengenal Hukum Perusahaan” ini menyajikan tentang bentuk-bentuk perusahaan, baik perusahaan bukan berbadan hukum hingga perusahaan berbadan hukum, prosedur pendirian PT secara konvensional hingga AHU Online beserta OSS, dan berbagai materi yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

Hal ini sangat dibutuhkan supaya masyarakat terutama pelaku usaha khususnya bisa memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum yang ada didalam suatu perusahaan.

Dalam buku ini, terdapat 14 subbab dan pokok pembahasan tersendiri, mulai dari hal yang umum dan abstrak seperti latar belakang hingga pada yang khusus dan konkret. Subbab pertama yaitu pendahuluan. Pada Bab pertama ini, yang menjadi pokok pembahasannya adalah sejarah, pengertian, ruang lingkup Hukum Perusahaan, dan juga manfaat perusahaan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dimana dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, diperkirakan mulai tahun 1000M sampai dengan 1500M. Pada awalnya, negara-negara tersebut memberlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi. Faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Prancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi manfaat perusahaan bagi masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi demi tercipta lapangan kerja.

Subbab kedua membahas mengenai “Badan Usaha Berbadan Hukum” dimana badan usaha berbadan hukum ada tiga yaitu : 1. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, 2. Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. 3. Yayasan diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu stichting dan dalam bahasa Inggris yaitu foundation. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial, bisa juga disebut nirlaba, yang mana pendiriannya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

Subbab ketiga membahas mengenai “Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum” dimana badan usaha bukan berbadan hukum ada empat yaitu : 1. Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri, sementara jika ia bekerja dengan banyak orang maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasa dikenal secara umum sebagai unit dagang. 2. Persekutuan perdata diterjemahkan dari kata bugerlijk maatschap, 23 yang menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. 3. PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA (Fa) Berdasarkan Pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. KUH Dagang yang memuat ketentuan tentang firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. 4. persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Subbab keempat, membahas mengenai “BUMN, BUMD, Dan BUMS” dimana a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003). Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk BUMN terdiri dari perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD memiliki bentuk berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Modal perusahaan BUMD berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Sementara modal BUMD berbentuk PT (Persero) yaitu berupa saham-saham PT yang bisa dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah dan perusahaan daerah memiliki bagian terbesar dari saham PT. Tujuan dibentuknya BUMD yaitu untuk mengusahakan potensi di daerah, dan sebagai problem solver bagi anggaran daerah. c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha di mana modal yang digunakan berasal dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Pihak swasta dalam negeri merupakan pihak-pihak atau masyarakat yang berasal dari dalam negeri, sementara pihak swasta luar negeri adalah warga negara asing.

Subbab kelima, membahas mengenai “Perusahaan kelompok atau konglomerasi” dimana konglomerasi adalah gabungan beberapa perusahaan yang mandiri secara yuridis, tetapi memiliki kesatuan dalam bidang ekonomi Sebuah kelompok usaha secara umum mempunyai induk perusahaan (holding company) dan anak perusahaan.Perusahaan kelompok dapat dibentuk melalui tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram Beberapa kelebihan apabila menjalankan perusahaan kelompok, di antaranya Perusahaan induk memiliki kendali atas seluruh anak perusahaan, hal ini memudahkan dalam hal pengawasan.

Subbab keenam, membahas mengenai “Penanaman Modal” dimana dalam bab ini dijelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Penanaman Modal menerangkan bahwa, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.Modal, ada tiga kategori bidang usaha dalam penanaman modal, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada penanaman modal berbentuk badan hukum, jaminan pelunasan utangnya menggunakan kekayaan badan hukum, sehingga harta kekayaan pribadi investor lebih aman. Sementara pada penanaman modal bukan berbadan hukum, jaminan pelunasan utangnya dibebankan pada harta kekayaan pribadi para investor.

Subbab ketujuh, membahas mengenai “Perseroan Terbatas (PT)” dimana dalam ketentuan yang mengatur tentang perseroan terbatas terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga UUPT. Istilah perseroan terbatas dalam hukum Belanda dikenal sebagai Naamloze Vennootschap (NV), yang artinya persekutuan tanpa nama. tiga jenis modal, yaitu modal dasar (authorized capital), modal ditempatkan (issued capital), dan modal disetor (paid up capital). Perusahaan menggunakan saham sebagai modal agar kegiatan usaha senantiasa berjalan. Untuk itu, jika dibutuhkan akan dilakukan pemindahan hak atas saham dengan beberapa cara yang tidak melanggar aturan.

Subbab kedelapan, membahas mengenai “Dasar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Perseroan Terbatas” dimana suatu badan hukum didirikan dengan perjanjian antara pihak-pihak terkait, hal tersebut menjadikan asas-asas hukum perjanjian berlaku. Asas-asas hukum perjanjian tersebut di antaranya: 1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), 2. Asas konsesnsualisme (consensualism), 3. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) 4. Asas kepribadian, 5. Asas itikad baik (Good Faith Bonafide) yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik,”demikian bunyi pada Pasal 1338 KUHPerdata “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Subbab kesembilan, membahas mengenai “Syarat Dan Prosedur Pendirian PT Secara Konvensional Hingga Ahu Online Dan OSS” dimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih,” jadi syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk bisa mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas).

Subbab kesepuluh, membahas mengenai “Restrukturisasi Perusahaan Pada Perseroan Terbatas” dimana penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang engakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Subbab kesebelas, membahas mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dan Gugatan Derivatif” yaitu dimana pemegang saham minoritas seringkali dianggap kurang signifikan dalam peningkatan kas perusahaan, sehingga kehadirannya terabaikan atau bahkan dirugikan.

Subbab kedua belas, membahas mengenai “Doktrin-Doktrin Dalam Perseroan Terbatas” dimana Istilah piercing the corporate veil memiliki makna yaitu ‘mengungkap tabir/tirai perusahaan’, di mana perusahaan dalam hal ini adalah PT. tabir yang dimaksud ialah adanya tanggung jawab terbatas, yang mana setiap tindakan hukum yang mengatasnamakan PT maka hanya menjadi tanggung jawab PT, dan organ perseroan bertanggung jawab hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.Perusahaan tidak mengikuti formalitas tertentu.Badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial.Penerapan berdasarkan hubungan kontraktual.Adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Subbab ketiga belas, membahas mengenai “Kepailitan Dalam Perseroan” dimana Syarat kepailitan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU ialah, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dan pada subbab terakhir atau subbab keempat belas, membahas mengenai “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perusahaan” dimana Sengketa merupakan permasalahan yang sangat mungkin terjadi di dalam hubungan bisnis. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan kepentingan yang ingin dicapai, kadangkala tidak sesuai harapan, dan bisa saja terjadi kesalahpahaman.

Hal ini menjadi keunikan tersendiri dalam buku ini, sebab dalam buku ini memberkan pengertian yang universal dan implisit perspektif pembahasannya sangat mudah dipahami. Buku ini memiliki keunikan yang cukup menarik, tetap saja memiliki beberapa kekurangan didalamnya. Tetapi hal tersebut tetap tidak mempengaruhi kualitas buku ini, bahkan kekurangan dalam buku ini sangat tidak nampak sebab menonjolnya keunikan didalam isi bukunya. Seperti tentang sejarah hukum perusahaan, tata cara berbisnis yang benar. Buku ini sangat tepat untuk pembaca mahasiswa, dosen dan praktisi yang ingin terjun ke dunia bisnis.

 

Editor : Wildan Rofikil Anwar

 

Unidha Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
Sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri terkemuka di wilayah tapalkuda, IAIN Jember terus berbenah untuk menjadi Universitas Islam Negeri pertama di wilayah tapalkuda. Berbagai sarana dan prasana pendidikan , Mahad dan Gedung Dosen yang megah telah telah di resmikan oleh Menteri Agama RI di awal tahun 2017
© 2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER Follow INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER : Facebook Twitter Linked Youtube